Manajemen Pelayanan Kesehatan pada Pengungsi Pasca Bencana
Abstract
Indonesia terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Bencana yang disertai dengan pengungsian sering menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang besar. Dalam situasi bencana selalu terjadi kedaruratan di semua aspek kehidupan. Kelompok penduduk pengungsi perlu diperhatikan secara khusus, karena mereka telah kehilangan sebagian dari hak-hak dasarnya tanpa kemauan mereka sendiri. Keadaan ini dapat mengancam kehidupan para pengungsi. Dalam penanganan masalah kesehatan di pengungsian diperlukan standar minimal yang sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan sebagai pegangan untuk merencanakan, memberikan bantuan dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta lainnya..
Indonesia is located on the equator, in a cross position between two continents and two oceans with natural conditions that have various advantages, but on the other hand, its position is in an area that has geographic, geological, hydrological and demographic conditions that are prone to disasters with sufficient frequency. high, so that it requires a systematic, integrated, and coordinated handling. Disasters accompanied by displacement often cause major public health problems. In a disaster situation there are always emergencies in all aspects of life. Refugee population groups need special attention, because they have lost some of their basic rights without their own will. This situation can threaten the lives of the refugees. In handling health problems in evacuation, a minimum standard is required in accordance with the conditions in the field as a guide for planning, providing assistance and evaluating what has been done by government agencies and non-governmental organizations (NGOs) and other private sectors.